Network
SUDUTBATAM.COM - Pemerintah Kota (Pemko) dan pelaku pariwisata Batam antusias menyambut dibukanya kembali Pelabuhan Harbourfront Singapura.
Dibukanya pelabuhan kedua setelah Tanah Metah itu diyakini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam.
Pelabuhan utama Singapura ini dijadwalkan akan dibuka kembali pada 15 Juni 2022 mendatang.
Baca Juga:Kumpulan Berita Jadwal Kapal Pelni Terbaru dan Terlengkap Bulan Juni dan Juli
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengambil langkah cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama
CIQP (Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, serta Syahbandar) dan pengelola pelabuhan, Jumat 10 Juni 2022.
Dalam rapat tersebut, Ardi menyampaikan beberapa catatan penting terkait persiapan pembukaan (Re-Opening) Pelabuhan Harbourfront Singapura, di antaranya terjadinya lonjakan jumlah penumpang Batam-Singapura dan sebaliknya akibat dari
dibukanya kembali rute Harbourfront ke seluruh terminal feri internasional di Batam, dengan jadwal yang lebih padat dibandingkan dengan sekarang yang hanya dari pelabuhan Tanah Merah Singapura saja.
Kemudian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dipandang perlu untuk segera menambah jumlah personil, terutama di front line yang terhubung untuk memproses QR Scan sekaligus membantu wisatawan mengakses aplikasi Peduli Lindungi karena tidak semua wisatawan mengerti dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kebersihan di sekitar lokasi pelabuhan juga perlu menjadi perhatian untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan.
Baca Juga:Kumpulan Berita Jadwal Kapal Pelni Terbaru dan Terlengkap Bulan Juni dan Juli
“Ada juga kendala seperti keberangkatan ferry dari Malaysia ke Batam yang sering tidak tepat waktu," katanya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan beberapa usulan, yakni Visa on Arrival (VOA) ditiadakan dan digantikan dengan bebas visa kunjungan (BVK) atau Visa Exemption dan Visa Exemption diusulkan tidak terbatas kepada wisatawan dari sembilan negara Asean saja, akan tetapi menyeluruh 169 negara. Sebagaimana dilakukan pemerintah RI sebelum pandemi Covid-19.
