Network
SUDUTBATAM.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin, mengingatkan soal integrasi untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Hal itu disampaikan Jefridin saat Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelengaraan SPIP Terintegrasi di Ruang Rapat Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam, Selasa 28 Juni 2022.
Ia menyampaikan, sosialisasi tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Terintegrasi pada Pemerintahan Daerah.
"Kata kunci dari sosialisasi ini adalah integrasi, maka saya meminta para Kepala OPD dapat berfikir secara sistematis dan tidak secara individu tidak berfikir sendiri sendiri," kata Jefridin.
Baca Juga: Kumpulan Jadwal Kapal Pelni Bulan Juli 2022 Semua Rute
Menurut Jefridin, manajemen itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang lain.
"SPIP juga demikian, tidak mungkin hanya Inspektorat saja yang bekerja, tetapi semua Perangkat Daerah bekerja sama," tegas Jefridin.
Intinya, lanjut mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu, semua pihak harus terlibat, yakni manajemen yang dikoordinasikan oleh Bagian Perencanaan atau fungsi lainnya dalam melakukan Penilaian Mandiri (PM), APIP (Inspektorat) dalam melakukan Penjaminan Kualitas (PK), dan BPKP dalam melakukan Evaluasi.
Selanjutnya, keberhasilan implementasi SPIP terintegrasi membutuhkan komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, dengan menerapkan Manajemen Risiko yang mendukung pencapaian tujuan.
"Keberhasilan SPIP Terintegrasi juga membutuhkan APIP yang dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko, termasuk atas risiko-risiko fraud (termasuk korupsi), dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). APIP juga harus dapat mendorong perbaikan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan," katanya.
Sebagai sebuah sistem, kata Sekda, pengendalian internal harus bersifat integral, menyeluruh mulai dari para pimpinan tertinggi sampai dengan pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang dilakukan secara berkesinambungan melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
