Network
Menhub mengatakan, diberikan amanah oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memastikan konektivitas laut terlaksana dengan baik.
Adapun, sejumlah tantangan yang harus dihadapi di sektor transportasi laut misalnya yaitu harus menjangkau daerah terpencil, disparitas harga, dan lain sebagainya.
“Di sinilah Pelni mendapatkan amanah dari pemerintah melalui penyediaan kapal perintis, tol laut, dan kegiatan lainnya yang harus dapat diandalkan,” ucap Menhub.
Sejumlah upaya transformasi yang harus dilakukan Pelni diantaranya yaitu: melakukan digitalisasi layanan, mengefisienkan operasional kapal, memetakan dan menyeleksi daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dilayani, dan melakukan pengelolaan SDM Pelni yang berkarakter agile (lincah), memiliki kapasitas dan kompetensi, serta mau berubah menjadi lebih baik.
Ke depan, Menhub berharap kepada Pelni agar tidak hanya bergantung pada subsidi dari pemerintah, tetapi terus melakukan pengembangan usahanya.
“Subsidi mestinya hanya sementara. Ketika kita mampu melakukan kegiatan lebih baik, maka sudah bisa menjadi komersial,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menhub menyampaikan apresiasinya kepada Pelni yang selama ini telah membantu pemerintah memberikan pelayanan angkutan laut baik penumpang, maupun logistik hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Lakukan tugas dengan sepenuh hati yang mampu memberi arti kepada masyarakat. Ke depan, kompetisi semakin ketat. Kalau Pelni tidak efisien satu saat akan ditinggalkan. Untuk itu, lakukan upaya transformasi dengan baik dan sungguh-sungguh,” kata Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pelni, Tri Andayani, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah melalui Kemenhub, untuk melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi laut.
Ia mengatakan sejak tahun 2018, penugasan yang diberikan kepada PT. Pelni, berupa Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia tengah dan timur.
