SUDUTBATAM.COM - Di bawah ini merupakan contoh teks Editorial tentang politik singkat dan lengkap dengan strukturnya.
Teks Editorial biasanya disebut juga dengan teks opini. Teks ini memberiksan pendapat berdasarkan fakta dengan dukungan data-data.
Teks Editorial atau opini yang disampaikan harus didasarkan dengan fakta dan dapat meyakinkan pembaca dengan cara yang logis.
Simak contoh teks Editorial berikut ini, tentang kabinet Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Contoh Pidato Sambutan Ketua Panitia Singkat Acara Maulid Nabi Muhamammad, Mudah Dihafal dan Diingat
Pernyataan Pendapat
Mereka yang mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merekrut ‘orang-orang yang lebih mumpuni’ untuk Kabinet yang terbaru. Banyak yang harus kecewa dengan daftar yang ia umumkan pada hari Rabu.
Sebagai catatan, setengah dari 34 menteri adalah politisi, lima pensiunan dari militer, dan satu adalah jenderal polisi yang aktif dan beberapa telah dikaitkan dengan kasus-kasus yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi.
Argumentasi
Yang tak kalah mengganggu adalah masuknya oposisi Partai Gerindra ke dalam pemerintahan dan terutama pengangkatan ketuanya, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan.
Prabowo terperosok dalam tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM masa lalu dan merupakan lawan Jokowi dalam pemilihan umum yang diperebutkan pada bulan April.
Yang tak kalah menggelitik adalah wewenang dan anggaran yang sangat besar untuk pergi ke mantan jenderal Angkatan Darat. Sebagai menteri pertahanan, Prabowo adalah bagian dari tiga serangkai bersama dengan menteri luar negeri dan menteri dalam negeri, yang akan menjalankan pemerintahan jika Presiden dan Wakil Presiden secara permanen tidak dapat melakukan tugas negara mereka.
Banyak hal yang patut dipertanyakan. Salah satunya ketika orang-orang mencoba memahami mengapa seorang wirausahawan muda dan pendiri salah satu dekacorn di negara ini telah dipercayakan dengan portofolio pendidikan dan budaya. Tentunya kewirausahaan dan literasi digital cukup penting untuk kemajuan generasi muda kita.
Baca Juga: Contoh Teks Eksplanasi Fenomena Alam Tentang Tanahah Longsor dan Terjadinya Petir
Tetapi jika bicara pendidikan, pendidikan nasional sebagai platform untuk pembangunan karakter sangat kompleks harus di pegang oleh orang yang memang memiliki konpetensi dibidang itu. Karena itu masyarakat luas mengharapkan menteri yang terpilih adalah orang yang telah lama terlibat dalam bidang ini.
Selain hal di atas, banyak yang bertanya-tanya tentang alasan di balik penunjukkan wakil komandan Militer Indonesia (TNI) Letnan Jenderal Fachrul Razi sebagai menteri urusan agama. Meskipun fenomena ini bukan tanpa presiden.
Ini menandakan niat Jokowi untuk meningkatkan perjuangan melawan radikalisme. Tapi karena hal ini pula kelompok-kelompok pejuang HAM mengkhawatirkan pemerintah berubah menjadi pemerintah yang anti kritik.
Demikian pula dengan mantan kepala Kepolisian Nasional Jenderal Tito Karnavian ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Penyusunan menteri yang seperti ini dianggap sebagai cara pemerintah pusat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.
Jokowi secara eksplisit memerintahkan Tito untuk memastikan kepastian hukum khususnya di daerah-daerah yang dianggap sebagai tujuan investasi.
Penyebab lain yang mengkhawatirkan terletak pada koalisi besar yang terwakili dalam jajaran kabinet. Sebagai seorang politisi, Jokowi harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik yang mendukung pemilihannya kembali.
Serta kepentingan oposisi mungkin demi stabilitas politik ia perlu mewujudkan impiannya untuk mendapatkan warisan.
Baca Juga: Drama Korea Selatan The King's Affection Masuk Nominasi Penghargaan Emmy Internasional
Penegasan Ulang Pendapat
Namun, pragmatisme semacam itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, sebuah koalisi besar tidak menjamin stabilitas politik seperti yang terlihat dalam perselisihan yang melelahkan antara Presiden dan sekutunya sendiri atas skandal Bank Century. Permasalahan semacam itu mungkin terulang karena semua partai sudah mempersiapkan pemilihan 2024.
Tentu saja, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya. Tetapi karena ini Negera demokrasi jadi sangat memungkinkan publik untuk mempertanyakan bagaimana ia memastikan pilihannya terhadap anggota Kabinet adalah benar.
Masyarakat tidak memiliki Kabinet impian tetapi bentuk nyata penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Negeri ini. Lebih baik menempatkan menteri yang ‘biasa-biasa saja’ dari pada menempatkan menteri yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Demikian contoh teks Editorial tentang politik, singkat dan mudah dipahami.***