SUDUTBATAM.COM – Berikut ini adalah kumpulan contoh teks editorial terbaru 2022 tentang politik lengkap dengan strukturnya.
Teks editorial adalah teks yang ditulis berdasarkan opini atau pendapat penulis mengenai masalah yang saat ini terjadi di masyarakat secara umum.
Namun teks ini bukan ditulis oleh sembarangan orang,melainkan orang yang sudah berpengalaman dalam bidang jurnalistik seperti pemimpin redaksi media berita.
Itu sebabnya teks editorial ini hanya bisa ditemukan di media surat kabar atau koran, yang ditulis orang orang yang sudah dipercaya oleh redaksi media tersebut.
Tujuan dari teks editorial adalah untuk mengajak para pembaca merenungkan sedikit isu atau masalah yang terjadi di masyarakat sambil memberikan pandangan positif mereka yang bersifat logis, faktual dan argumentatif.
Isu yang dibawakan dalam teks editorial ini sangatlah beragam seperti bencana alam, fenomena alam, masalah sosial, agama dan politik.
Pada teks editorial terdapat terdapat tiga struktur yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi dan penegasan ulang pendapat atau reiteration. Sekilas teks ini mirip seperti teks eksplanasi.
Berikut ini adalah kumpulan contoh teks editorial terbaru 2022 tentang politik lengkap dengan strukturnya.
Teks 1
Baliho Politik di tengah Pandemi
(Tesis)
Tahun 2024 masih cukup lama, tetapi dimana-mana sudah nampak baliho bakal calon presiden kita. Setiap bakal calon pasti telah menyiapkan strategi untuk meyakinkan masyarakat. Salah satunya dengan membuat visi misi.
Mereka ingin membuktikan jika memang pantas dipilih Agar pada waktunya nanti mereka dapat terpilih sebagai kandidat kuat calon presiden RI.
(Argumentasi)
Memang tidak salah jika para kandidat tersebut mulai mempublikasikan dirinya. Tujuannya agar masyarakat secara luas bisa lebih mengenalnya. Akan tetapi publikasi yang terlalu dini di saat bangsa ini sedang melawan pandemi terasa begitu miris.
Belum lagi baliho-baliho yang dipasang hanya monoton dan begitu-begitu saja. Tidak ada hal penting yang disampaikan kepada masyarakat selain foto dan namanya saja.
Sehingga pemasangan ini menuai tudingan keras di tengah masyarakat dan dianggap menyalahi hati nurani.
menurut Cahyo Seftyono, salah satu pengamat politik Universitas Negeri Semarang mengatakan jika dilihat dari strategi politik maka kampanye dengan menggunakan baliho sejatinya sah-sah saja.
Hanya saja akan lebih elegan jika baliho tersebut didesain lebih edukatif dan inovatif, sehingga akan lebih mengena di masyarakat.
Jika baliho didesain lebih menarik, bukan hanya asal tampil maka akan lebih berpotensi untuk dipilih para politisi dan mereka yang ada di balik layar.
Lebih lanjut Cahyo pun mengungkapkan jika tujuan pemasangan baliho tersebut untuk mendongkrak popularitas mereka di pilpres 2024.
Jika strategi yang digunakan hanya asal tampil saja maka bukan tidak mungkin jika masyarakat akan menjadi antipati terhadap politik. Apalagi di tengah pandemi yang sedang terjadi ini.
(Penegasan Ulang)
Oleh sebab itu alangkah sebaiknya jika mereka baik itu instruksi atau pun inisiatif sendiri sebaiknya lebih berfokus pada kesehatan bangsa. Sama-sama bertujuan membantu penanganan pandemi ini. Bukan hanya sekedar mensukseskan diri sendiri agar menang di pilpres 2024 nanti.
Teks 2
Penembakan Oposisi Politik Rusia Nemtsov
(Tesis)
Puluhan ribu orang turun ke jalan di tengah kota Moskow, Rusia, untuk mengenang Boris Nemtsov yang merupakan tokoh oposisi yang tewas ditembak. Nemtsov ditembak hingga mati, ketika tengah berjalan kaki menyeberangi jembatan menuju Lapangan Merah, di dekat Kremlin.
Tembakan dilepaskan dari dalam mobil yang melintas, dan kemudian empat peluru bersarang di punggungnya. Model Ukraina, Anna Durtskaya, yang berjalan bersama Nemtsov tidak cedera. Oleh sebab itu, polisi menyatakan pembunuhan itu direncanakan dengan sistematis.
(Argumentasi)
Siapa Nemtsov? Mengapa dia ditembak? Nemtsov adalah musuh bebuyutan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengkritik kembalinya Putin sebagai presiden pada tahun 2012. Ia juga menentang keterlibatan Rusia di negara Ukraina dan mendesak perang segera diakhiri.
Tidak hanya itu saja, dia juga tengah mempersiapkan laporan berisi keterlibatan langsung pasukan Rusia dalam pasukan pemberontak di Ukraina Timur sejak April 2014. Dan, ia dibunuh pada saat tengah mempersiapkan aksi demo besar-besaran menentang pemerintah.
(penegasan ulang)
Itu merupakan tugas berat bagi Putin karena ia harus menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dengan pembunuhan tersebut. Kita berharap, Putin tidak hanya bertekad untuk menyeret pelaku itu ke pengadilan, tetapi juga harus bertekad untuk mengakhiri terjadinya kekerasan politik di Rusia.
Teks 3
Pilkada tanpa Politik Identitas
(Tesis)
Pemilihan kepala daerah atau pilkada tak pernah lepas dari adanya praktik politik uang, identitas, ujaran kebencian, penyebaran hoaks serta kampanye hitam. Meski kelima faktor tersebut tak muncul dalam kurun satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi setidaknya ada dua yang tetap ada yaitu politik uang serta politik identitas selalu ada.
(Argumentasi)
Dalam praktik politik identitas nantinya bisa muncul hoaks, ujaran kebencian, lalu kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas yang bersandar dengan SARA (suku, agama, ras, serta antargolongan). Berbagai atribut tersebut sesungguhnya tidak memiliki kaitan dengan kualitas si calon pemimpin. Tetapi, hal tersebut sangat mudah digunakan guna mengaburkan pemilih dari objektivitas.
Efek yang paling ekstrim dari politik identitas yaitu adanya perpecahan di masyarakat sampai muncul berbagai konflik sosial. Kohesi yang terbangun dari spirit Bhinneka Tunggal Ika akan rontok dan membutuhkan waktu lama untuk pulih.
Politik uang serta politik identitas tak ubahnya mental korup yang ada dalam berdemokrasi telah begitu mengakar sampai sulit dikikis. Namun, tak berarti kita lantas menyerah serta hanya membiarkannya.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada sudah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebutkan kampanye dilarang untuk menghina agama, seseorang, ras, suku, golongan calon gubernur atau partai politik.
Juga di dalam Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan dalam mengadakan kampanye dengan memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.
Sanksi tegas juga telah diatur di dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan penyelenggaraan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 dan seterusnya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau yang paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6.000.000.
Kemudian mengapa politik identitas masih tetap marak dan bahkan pernah brutal seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan 2019? Tentu pembuatan aturan saja tak akan cukup. Butuh penegakan hukum guna meredam praktik yang mampu mencoreng demokrasi. Sanksi juga jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan sampai irit dijatuhkan.
Hal ini semua adalah kerja yang berkelanjutan dari penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum. Hal itu juga memerlukan partisipasi masyarakat guna turut mengawasi dan juga wawas diri.
Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang bukan hanya akan menghadapi kerawanan politik uang serta politik identitas. Pandemi covid-19 yang terjadi juga menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Berarti kerja penyelenggaraan serta pengawasan pilkada akan semakin berat.
Di sisi lain, pemilih memperoleh momentum dalam memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni dalam menghadapi krisis semacam wabah penyakit. Para pasangan calon juga harus tampil dengan menyiapkan gagasan inovatif, khususnya dalam menangani pandemi covid-19.
Tugas pemilih dalam mempelajari betul rekam jejak para pasangan calon serta menyimak beragam gagasan mereka. Bukannya malah menyibukkan diri larut pada hasutan berbasis SARA, atau yang lebih buruk adalah ikut menyebarkannya.
(Penegasan Ulang)
Pilkada tahun 2020 harus bebas dari adanya praktik politik identitas yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, tidak boleh dibiarkan pemakain bahasa, narasi, atau simbol yang dapat membahayakan persatuan & kesatuan masyarakat.
Teks 4
Polemik Kementerian Pemerintahan Jokowi Jilid II
(Tesis)
Mereka yang mengharapkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk merekrut ‘orang-orang yang lebih mumpuni’ untuk Kabinet yang terbaru. Banyak yang harus kecewa dengan daftar yang ia umumkan pada hari Rabu. Sebagai catatan, setengah dari 34 menteri adalah politisi, lima pensiunan dari militer, dan satu adalah jenderal polisi yang aktif dan beberapa telah dikaitkan dengan kasus-kasus yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi.
(Argumentasi)
Yang tak kalah mengganggu adalah masuknya oposisi Partai Gerindra ke dalam pemerintahan dan terutama pengangkatan ketuanya, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan. Prabowo terperosok dalam tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM masa lalu dan merupakan lawan Jokowi dalam pemilihan umum yang diperebutkan pada bulan April.
Yang tak kalah menggelitik adalah wewenang dan anggaran yang sangat besar untuk pergi ke mantan jenderal Angkatan Darat. Sebagai menteri pertahanan, Prabowo adalah bagian dari tiga serangkai bersama dengan menteri luar negeri dan menteri dalam negeri, yang akan menjalankan pemerintahan jika Presiden dan Wakil Presiden secara permanen tidak dapat melakukan tugas negara mereka.
Banyak hal yang patut dipertanyakan. Salah satunya ketika orang-orang mencoba memahami mengapa seorang wirausahawan muda dan pendiri salah satu dekacorn di negara ini telah dipercayakan dengan portofolio pendidikan dan budaya. Tentunya kewirausahaan dan literasi digital cukup penting untuk kemajuan generasi muda kita.
Tetapi jika bicara pendidikan, pendidikan nasional sebagai platform untuk pembangunan karakter sangat kompleks harus di pegang oleh orang yang memang memiliki konpetensi dibidang itu. Karena itu masyarakat luas mengharapkan menteri yang terpilih adalah orang yang telah lama terlibat dalam bidang ini.
Selain hal di atas, banyak yang bertanya-tanya tentang alasan di balik penunjukkan wakil komandan Militer Indonesia (TNI) Letnan Jenderal Fachrul Razi sebagai menteri urusan agama. Meskipun fenomena ini bukan tanpa presiden. Ini menandakan niat Jokowi untuk meningkatkan perjuangan melawan radikalisme. Tapi karena hal ini pula kelompok-kelompok pejuang HAM mengkhawatirkan pemerintah berubah menjadi pemerintah yang anti kritik.
Demikian pula dengan mantan kepala Kepolisian Nasional Jenderal Tito Karnavian ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Penyusunan menteri yang seperti ini dianggap sebagai cara pemerintah pusat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Jokowi secara eksplisit memerintahkan Tito untuk memastikan kepastian hukum khususnya di daerah-daerah yang dianggap sebagai tujuan investasi.
Penyebab lain yang mengkhawatirkan terletak pada koalisi besar yang terwakili dalam jajaran kabinet. Sebagai seorang politisi, Jokowi harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik yang mendukung pemilihannya kembali. Serta kepentingan oposisi mungkin demi stabilitas politik ia perlu mewujudkan impiannya untuk mendapatkan warisan.
(Penegasan Ulang)
Namun, pragmatisme semacam itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, sebuah koalisi besar tidak menjamin stabilitas politik seperti yang terlihat dalam perselisihan yang melelahkan antara Presiden dan sekutunya sendiri atas skandal Bank Century. Permasalahan semacam itu mungkin terulang karena semua partai sudah mempersiapkan pemilihan 2024.
Tentu saja, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya. Tetapi karena ini Negera demokrasi jadi sangat memungkinkan publik untuk mempertanyakan bagaimana ia memastikan pilihannya terhadap anggota Kabinet adalah benar. Masyarakat tidak memiliki Kabinet impian tetapi bentuk nyata penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Negeri ini. Lebih baik menempatkan menteri yang ‘biasa-biasa saja’ dari pada menempatkan menteri yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Teks 5
Rating acara televisi hanya manipulasi politis korporasi
(Tesis)
Pernahkah kamu berpikir mengapa sinetron atau acara-acara yang ada di televisi bisa sampai ratusan bahkan ribuan episode? Hal tersebut terjadi karena acara tersebut memiliki rating tinggi.
(Argumentasi)
Tahukah kamu bagaimana cara menentukan rating sebuah acara televisi. Paling mudah adalah melihat seberapa banyak iklan ada ketika acara tersebut sedang berlangsung contoh teks editorial tentang lingkungan, alam, hingga politik.
Lalu bagaimana menghitung secara teknis rating dari acara terkait. Ternyata caranya adalah menggunakan jasa perusahaan multinasional yaitu nielsen sebagai penghitungnya.
Sampai sekarang kita tidak pernah tahu detail terbuka terkait faktor social economic status yang digunakan. Jadi urusan rating adalah hal rahasia dimana hanya nielsen corp dan Tuhan yang tahu.
Ini tentu saja menimbulkan banyak acara busuk yang justru ratingnya bagus di televisi. Bagi mereka yang menginginkan hal edukatif sayang sekali tidak bisa menemukannya contoh teks editorial tentang lingkungan, alam dan politik.
(Penegasan Ulang)
Jika menginginkan tayangan yang lebih edukatif, ada beberapa opsi yang bisa dipilih seperti TV kabel dan beberapa solusi lainnya.
Demikian kumpulan contoh teks editorial terbaru 2022 tentang politik lengkap dengan strukturnya.***