Network
Prabowo terperosok dalam tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM masa lalu dan merupakan lawan Jokowi dalam pemilihan umum yang diperebutkan pada bulan April.
Yang tak kalah menggelitik adalah wewenang dan anggaran yang sangat besar untuk pergi ke mantan jenderal Angkatan Darat. Sebagai menteri pertahanan, Prabowo adalah bagian dari tiga serangkai bersama dengan menteri luar negeri dan menteri dalam negeri, yang akan menjalankan pemerintahan jika Presiden dan Wakil Presiden secara permanen tidak dapat melakukan tugas negara mereka.
Banyak hal yang patut dipertanyakan. Salah satunya ketika orang-orang mencoba memahami mengapa seorang wirausahawan muda dan pendiri salah satu dekacorn di negara ini telah dipercayakan dengan portofolio pendidikan dan budaya. Tentunya kewirausahaan dan literasi digital cukup penting untuk kemajuan generasi muda kita.
Baca Juga: Contoh Teks Eksplanasi Fenomena Alam Tentang Tanahah Longsor dan Terjadinya Petir
Tetapi jika bicara pendidikan, pendidikan nasional sebagai platform untuk pembangunan karakter sangat kompleks harus di pegang oleh orang yang memang memiliki konpetensi dibidang itu. Karena itu masyarakat luas mengharapkan menteri yang terpilih adalah orang yang telah lama terlibat dalam bidang ini.
Selain hal di atas, banyak yang bertanya-tanya tentang alasan di balik penunjukkan wakil komandan Militer Indonesia (TNI) Letnan Jenderal Fachrul Razi sebagai menteri urusan agama. Meskipun fenomena ini bukan tanpa presiden.
Ini menandakan niat Jokowi untuk meningkatkan perjuangan melawan radikalisme. Tapi karena hal ini pula kelompok-kelompok pejuang HAM mengkhawatirkan pemerintah berubah menjadi pemerintah yang anti kritik.
Demikian pula dengan mantan kepala Kepolisian Nasional Jenderal Tito Karnavian ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Penyusunan menteri yang seperti ini dianggap sebagai cara pemerintah pusat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.
Jokowi secara eksplisit memerintahkan Tito untuk memastikan kepastian hukum khususnya di daerah-daerah yang dianggap sebagai tujuan investasi.
Penyebab lain yang mengkhawatirkan terletak pada koalisi besar yang terwakili dalam jajaran kabinet. Sebagai seorang politisi, Jokowi harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik yang mendukung pemilihannya kembali.
