3 Contoh Teks Editorial tentang Pendidikan hingga Politik yang Singkat Beserta Struktunya

- 29 November 2022, 16:07 WIB
3 Contoh Teks Editorial tentang Pendidikan hingga Politik yang Singkat Beserta Struktunya
3 Contoh Teks Editorial tentang Pendidikan hingga Politik yang Singkat Beserta Struktunya /Pixabay.com/652234 /

SUDUTBATAM.COM - Artikel ini memuat tentang penjelasan terkait Teks Editorial (Opini), struktur, dan contohnya. 

Berdasarkan pengertiannya, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. 
 
Isu yang biasanya diangkat dalam teks editorial seperti sampah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 
 
Struktur teks editorial terdiri dari pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat atau reiteration. 
 
Berikut adalah contoh teks editorial yang disertai dgan struktur penulisannya.
 
 
1. Dampak Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan
 
- Tesis
Kebiasaan membuang sampah sembarangan telah tertanam di benak masyarakat Indonesia sejak masih kecil. Bagaimana tidak, orang tua secara tidak langsung mengajarkan cara membuang sampah yang tidak benar kepada anak-anak mereka. Contohnya dapat kita lihat orang tua dengan gampang melempar sampah dapur ke sungai atau depan rumah yang dianggap lumrah.

Parahnya lagi kebiasaan tersebut dianggap tidak sebagai sesuatu yang salah. Padahal sampah yang tertumpuk disungai akan menyumbat aliran air dan dengan curah hujan sedikit maka banjir tidak bisa dielakan lagi.

Kurangnya kesadaran di masyarakat Indonesia membutuhkan waktu yang lama supaya kesadaran akan kebersihan dapat diciptakan.

- Argumentasi

Menurut opini saya, tidak hanya orang miskin yang membuang sampah sembarangan, tetapi orang kaya juga begitu, seperti contohnya kita sering melihat botol minuman kosong yang melayang keluar dari pintu kaca mobil di jalan umum.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang yang punya mobil, bisa menjaga kebersihan mobilnya namun tidak memperdulikan kebersihan di jalan umum? Botol kosong yang dibuang sembarangan, tidak hanya menimbulkan sampah di jalan raya namun juga akan membahayakan pengendara lalu lintas yang lewat.

Yang saat ini paling dibutuhkan adalah kesadaran diri masing-masing untuk hidup sehat dan bersih.

Masyarakat di bantaran sungai dengan mudahnya membuang sampah ke dalam sungai daripada harus membuang ke tong sampah. Kebiasaan ini dilakukan sudah lama, karna menurut mereka tidak memakan banyak waktu dengan melemparkan sekantong sampah ke sungai.

Dan juga bukan rahasia umum lagi jika ada tanah kosong pasti disitu dipenuhi oleh sampah-sampah rumah tangga. Biasanya masyarakat akan membuang sampah tersebut pada malam hari, diam-diam atau cari waktu sepi untuk membuangnya. Jika satu orang membuang sampah disitu, maka yang lain akan ikut-ikutan, dan lama-lama tanah yang kosong itu berubah menjadi tumpukan sampah, kemudian masalah bau sampah yang menyengat akan mengikuti.

- Penegasan ulang 

Diharapkan bagi pemerintah menyediakan tong sampah gratis untuk semua masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat tidak dipungut biaya iuran sampah.

Marilah untuk kita semua, memperbaiki kebiasaan buruk kita, dan mulailah untuk membuang sampah pada tempatnya.
 
2. Pilkada tanpa Politik Identitas


- Tesis

Pemilihan kepala daerah atau pilkada tak pernah lepas dari adanya praktik politik uang, identitas, ujaran kebencian, penyebaran hoaks serta kampanye hitam. Meski kelima faktor tersebut tak muncul dalam kurun satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi setidaknya ada dua yang tetap ada yaitu politik uang serta politik identitas selalu ada.

- Argumentasi

Dalam praktik politik identitas nantinya bisa muncul hoaks, ujaran kebencian, lalu kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas yang bersandar dengan SARA (suku, agama, ras, serta antargolongan). Berbagai atribut tersebut sesungguhnya tidak memiliki kaitan dengan kualitas si calon pemimpin. Tetapi, hal tersebut sangat mudah digunakan guna mengaburkan pemilih dari objektivitas.

Efek yang paling ekstrim dari politik identitas yaitu adanya perpecahan di masyarakat sampai muncul berbagai konflik sosial. Kohesi yang terbangun dari spirit Bhinneka Tunggal Ika akan rontok dan membutuhkan waktu lama untuk pulih.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada sudah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebutkan kampanye dilarang untuk menghina agama, seseorang, ras, suku, golongan calon gubernur atau partai politik.

Juga di dalam Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan dalam mengadakan kampanye dengan memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.

Sanksi tegas juga telah diatur di dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan penyelenggaraan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 dan seterusnya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau yang paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6.000.000.

Kemudian mengapa politik identitas masih tetap marak dan bahkan pernah brutal seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan 2019? Tentu pembuatan aturan saja tak akan cukup. Butuh penegakan hukum guna meredam praktik yang mampu mencoreng demokrasi. Sanksi juga jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan sampai irit dijatuhkan.

Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang bukan hanya akan menghadapi kerawanan politik uang serta politik identitas. Pandemi covid-19 yang terjadi juga menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Berarti kerja penyelenggaraan serta pengawasan pilkada akan semakin berat.

Di sisi lain, pemilih memperoleh momentum dalam memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni dalam menghadapi krisis semacam wabah penyakit. Para pasangan calon juga harus tampil dengan menyiapkan gagasan inovatif, khususnya dalam menangani pandemi covid-19.

- Penegasan Ulang

Pilkada tahun 2020 harus bebas dari adanya praktik politik identitas yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, tidak boleh dibiarkan pemakain bahasa, narasi, atau simbol yang dapat membahayakan persatuan & kesatuan masyarakat.

3. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

- Tesis

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menjadi kunci dari kemajuan suatu bangsa. Seluruh orang pasti telah menyadari jika pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan peluang untuk membuat bangsa ini sejajar dengan berbagai negara maju. Namun dalam kenyataannya kualitas pendidikan yang ada di negara ini belum begitu bagus daripada negara lain.

Lembaga pendidikan telah mengusahakan beragam cara guna mencetak lulusan yang berkualitas untuk mengantisipasi adanya perubahan serta tantangan yang kian sulit. Tetapi keberhasilannya juga dipengaruhi oleh beberapa keadaan lain.

Guna meraih pada meningkatkan mutu pendidikan, butuh diadakan upaya yang bersungguh – sungguh. Serta mencari solusi permasalahan yang nantinya mungkin akan dihadapi.

- Argumentasi 

Usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan juga sangat penting guna menjawab berbagai tantangan globalisasi, kemajuan IPTEK, serta pergerakan masif dari tenaga ahli. Lembaga pendidikan juga telah dituntut untuk dapa menciptakan orang – orang terdidik dengan kualitas mumpuni sebab sengitnya persaingan antar bangsa. Sehingga mempunyai keahlian di dalam kompetensi profesional dan siap untuk menghadapi kompetisi global.

- Penegasan Ulang

Dalam keadaan yang seperti ini, peran guru yang merupakan pendidik terasa sangat besar serta tidak tergantikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan peran secara lebih efektif, sehingga dibutuhkan peningkatan langkah serta upaya yang jelas dan tepat sasaran.

Beberapa usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga menjadi tantangan besar untuk pemerintah yang harus segera diselesaikan.

 
Demikian penjelasan terkait teks ediorial dan contohnya yang disertai dengan sruktur penulisan.***

Editor: Fadhil


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x