SUDUTBATAM.COM - Pemerintah resmi menyetujui usulan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sanur di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
KEK Sanur nantinya akan menjadi KEK Kesehatan pertama di Indonesia. Hal ini juga akan menjadi jawaban atas tantangan saat ini.
Dimana banyak penduduk Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga sebagai Ketua Dewan Nasional KEK mengatakan pihaknya telah menyetujui usulan pengembangan KEK Sanur.
Selanjutnya Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK.
“Dengan ini, Dewan Nasional KEK menyetujui usulan KEK Sanur dan akan segera memfinalisasi Peraturan Pemerintah terkait dengan KEK Sanur,” kata Airlangga, Sabtu 23 Juli 2022..
Dengan disetujuinya usulan KEK Sanur diharapkan akan terjadi penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara sekaligus peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer knowledge.
Selain itu, dengan adanya pembangunan KEK Sanur diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dan menghadirkan investasi baru.
Di tahun 2030, diharapkan sekitar 4% hingga 8% penduduk Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur dengan total pasien berada dalam kisaran 123 ribu sampai dengan 240 ribu orang.
Airlanggar juga berharap tahun 2045, total penghematan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 86 triliun dan total penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp19,6 triliun.
KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK Kesehatan dan Pariwisata dengan rencana bisnis fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, etnomedicinal botanic garden, serta commercial center.
Baca Juga: Menko Airlangga Tekankan G20 Capai Konsesnsus terkait Stabilitas dan Kemakmuran Global
Total lahan yang diusulkan yakni seluas 41,26 ha dengan nilai investasi sebesar Rp10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt.
Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Gubernur Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta jajaran pejabat dari Kementerian/Lembaga Anggota Dewan Nasional KEK
Saat ini, pemerintah terus mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.
Guna menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, Pemerintah telah mengembangkan KEK Digital, KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO), dan selain itu Pemerintah juga melakukan pengembangan KEK Pendidikan, dan KEK Kesehatan.***