Network
“Delapan belas kantor pajak madya dilahirkan. Bersamaan dengan penyempurnaan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak, wajib pajak besar, khusus, madya, dan pratama,” imbuhnya.
Kedua, empowering basis data proses bisnis serta fungsi layanan dan informasi perpajakan. Suryo mengatakan bahwa saat ini tengah disiapkan perubahan pada core tax system yang terintegrasi untuk memperbaiki 21 proses bisnis DJP sekaligus mengikuti perubahan pola transaksi keuangan ke arah digital yang diimplementasikan pada tahun 2023.
Dikatakan bahwa, selain core tax system, layanan DJP dilakukan digitalisasi melalui click call counter. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan hingga disahkan menjadi Undang-undang.
“Undang-undang ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan negara,” tuturnya.
Pria kelahiran Kota Semarang tersebut mengawali karier menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1993 khususnya di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
