Network
SUDUTBATAM.COM - Pemerintah pusat terus menggesa green port di Kota Batam.
Untuk mewujudkan itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3 dari Kegiatan Perkapalan dan Pelabuhan bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Rakor ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi, pengendalian dan pengelolaan limbah B3 pada kegiatan perkapalan untuk mengakselerasi kegiatan investasi di Batam.
Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Laksamana TNI (Purn) Marsetio menyampaikan poin penting pada gelaran konferensi mengenai perubahan iklim terbesar dan terpenting di dunia, The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Baca Juga: Dorong Transaksi Non Tunai, BP Batam Teken Kerjasama dengan Bank Mandiri
Dimana diantaranya adalah menghentikan pemanasan global dan contoh-contoh kerja nyata dalam pengendalian perubahan iklim.
Poin-poin tersebut juga dijadikan acuan dasar pembahasan pengendalian dan pengelolaan limbah B3 pada kegiatan perkapalan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam, mengingat topik lingkungan maritim juga menjadi perhatian utama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Oleh karena itu, sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia, implementasi Green Port di pelabuhan Batam harus digesa. Dan ini membutuhkan Perda, Pergub Kepri dan Perka BP Batam agar sesuai dengan standard International Maritime Organization (IMO) tentang pembuangan limbah B3,” tegas Marsetio.
Pengelolaan limbah yang baik ini, lanjut Marsetio, juga akan mempengaruhi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam yang linier dengan kenaikan tingkat perekonomian daerah.
Baca Juga: Gelar Sosialisasi BTKI dan KBLI, BP Batam Pastikan Pelayanan Telah Satu Atap
