Network
SUDUTBATAM.COM - DPRD Batam menggelar Rapat Paripurna terkait Laporan Reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 di Kantor DPRD Batam, Rabu (2/3/2022).
Dalam penyampaian reses itu, sejumlah perwakilan fraksi menyampaikan protes pengaturan jumlah pokir yang tertuang dalam Perwako 1/2022. Perwako tersebut salah satunya mengatur Pokok-pokok Pikirian (Pokir) DPRD Batam yang hanya dibatasi sebanyak 20 usulan.
Perwakilan Fraksi PKB-PPP, Aman, menyampaikan, selama reses yang dilakukan selama enam hari, 17-23 Februari 2022, banyak aspirasi dari masyarakat kepada Anggota DPRD Batam sebagai fungsi legislator demi kesejahteran masyarakat.
Namun, banyaknya usulan tersebut terbatas dengan jumlah kuota yang diberikan untuk DPRD Batam yang diatur dalam Perwako 1/2022. "Perwako 1/2022 mengatur Pokir DPRD dibatasi sebanyak 20 usulan," ujarnya.
Pembatasan itu dinilai bertentangan dengan Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
"Kita ingin Pemko Batam merevisi Perwako 1/2022 karena tidak sesuai dengan spirit Permendagri 86/2017," ungkapnya.
Senada, Fraksi Hanura yang disampaikan Rubina Situmorang, dan Fraksi Gerindra yang disampaikan Muhammad Rudi, juga menyampaikan protes serupa yang ingin ada pembahasan lanjutan terkait pembatasan tersebut.
Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menampung masukan yang disampaikan sejumlah Anggota DPRD Batam terkait Peraturan Wali Kota (Perwako) 1/2022.
Dalam penyampaian hasil reses, Amsakar mengatakan, sembilan fraksi yang ada menyampaikan harapan dari masyarakat yang diakomodir DPRD Batam. Usulan tersebut antara lain terkait infrastruktur, posyandu, dan berbagainya.
"Hasil reses ini merukan masukan yang disampaikan masyarakat dari dapil masing-masing," katanya.
