Setidaknya, pembagian sembako sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu dan seringkali mengalami protes.
Protes yang dilayangkan oleh masyarakat ini biasanya tidak jauh dari penyaluran bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Padahal dalam melakukan penyaluran bantuan, pemerintah dibantu oleh perangkat desa yang tentu telah melakukan survey kepada masyarakat.
Tapi nyatanya, masih banyak orang yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak bisa mendapatkan haknya.
Mirisnya, di lapangan banyak orang dengan kekayaan yang dikatakan cukup justru mendapat jatah bantuan yang kian memancing kecemburuan sosial.
Baca Juga: Tanjungpinang Raih Juara Umum Cabor Atletik Porprov di Bintan 2022
Pernyataan Ulang Pendapat
Sebenarnya, jika diperhatikan dengan lebih seksama dan lebih bijaksana, masing-masing pihak memegang peranan dalam kasus ini.
Masyarakat yang merasa mampu tapi mendapat bantuan, bisa melaporkan keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya.
Sedangkan bagi pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan, lebih tegas dan memberi pengaturan dan arahan yang sesuai agar kejadian tidak berulang.