Network
Efek yang paling ekstrim dari politik identitas yaitu adanya perpecahan di masyarakat sampai muncul berbagai konflik sosial. Kohesi yang terbangun dari spirit Bhinneka Tunggal Ika akan rontok dan membutuhkan waktu lama untuk pulih.
Politik uang serta politik identitas tak ubahnya mental korup yang ada dalam berdemokrasi telah begitu mengakar sampai sulit dikikis. Namun, tak berarti kita lantas menyerah serta hanya membiarkannya.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada sudah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebutkan kampanye dilarang untuk menghina agama, seseorang, ras, suku, golongan calon gubernur atau partai politik.
Juga di dalam Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan dalam mengadakan kampanye dengan memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.
Sanksi tegas juga telah diatur di dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan penyelenggaraan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 dan seterusnya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau yang paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6.000.000.
Kemudian mengapa politik identitas masih tetap marak dan bahkan pernah brutal seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan 2019? Tentu pembuatan aturan saja tak akan cukup. Butuh penegakan hukum guna meredam praktik yang mampu mencoreng demokrasi. Sanksi juga jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan sampai irit dijatuhkan.
Hal ini semua adalah kerja yang berkelanjutan dari penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum. Hal itu juga memerlukan partisipasi masyarakat guna turut mengawasi dan juga wawas diri.
Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang bukan hanya akan menghadapi kerawanan politik uang serta politik identitas. Pandemi covid-19 yang terjadi juga menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Berarti kerja penyelenggaraan serta pengawasan pilkada akan semakin berat.
Di sisi lain, pemilih memperoleh momentum dalam memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni dalam menghadapi krisis semacam wabah penyakit. Para pasangan calon juga harus tampil dengan menyiapkan gagasan inovatif, khususnya dalam menangani pandemi covid-19.
Tugas pemilih dalam mempelajari betul rekam jejak para pasangan calon serta menyimak beragam gagasan mereka. Bukannya malah menyibukkan diri larut pada hasutan berbasis SARA, atau yang lebih buruk adalah ikut menyebarkannya.
