Network
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bahkan lebih relevan mengingat fakta bahwa insiden Pandeglang terjadi hanya dua hari sebelum peringatan bom Bali 2002 pada 12 Oktober.
Insiden terbaru yang terjadi sayangnya menghilangkan rasa kepercayaan dan keamanan yang dibutuhkan masyarakat. Sangat membingungkan bahwa seorang kepala menteri keamanan telah menjadi korban serangan teror skala rendah oleh dua ekstrimis yang menurut kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan telah berada di radar intelijen setidaknya selama tiga bulan. Kepala intelegen itu bahkan mengklaim bahwa Abu Rara telah diketahui mengumpulkan pisau sebelum serangan hari Kamis.
Pasukan polisi kontraterorisme Densus 88 yang terkenal telah memenangkan pujian di masa lalu karena menggagalkan banyak plot teror mengapa sekarang gagal ketika para tersangka sudah diketahui sebagai bagian dari sel teroris di Bekasi, Jawa Barat? Hal ini membuat masyarakat curiga ada sesuatu yang tidak beres.
(Penegasan Ulang)
Tahun lalu, negara mengeluarkan UU Terorisme yang lebih keras yang memungkinkan tersangka teroris ditahan hingga 14 hari tanpa tuduhan.
Mereka juga dapat ditahan selama 200 hari setelah didakwa dengan terorisme. Undang-undang ini juga mengamanatkan langkah-langkah “kontradikalisasi” dan “deradikalisasi”.
Ketika undang-undang itu diberlakukan, undang-undang itu menyulut keprihatinan hak asasi manusia. Tetapi undang-undang itu membawa harapan baru bagi tindakan kontraterorisme yang lebih kuat dan komprehensif.
Tetapi insiden terbaru menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar dokumen hukum untuk memerangi terorisme. Negara tidak hanya membutuhkan strategi yang lebih baik tetapi juga keyakinan yang lebih kuat untuk mengakhiri perang tanpa akhir ini.
Baca Juga: Contoh Dialog Bahasa Inggris Singkat 2 Orang di Sekolah Beserta Terjemahan Bahasa Indonesia
Teks 3
Pro dan Kontra Penanggulangan Dampak Buruk Degradasi Lingkungan
(Tesis)
Degradasi lingkungan alih-alih ditanggulangi, tampaknya semakin memburuk. Seperti terbukti panas terik yang terjadi di banyak kota, kekeringan yang terjadi berkepanjangan selama musim kemarau dan banjir, serta tanah longsor selama musim hujan. Itu semua sebuah fenomena yang sayangnya akrab bagi masyarakat Jakarta.
Para pembuat kebijakan telah lama menyadari kehancuran yang merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari pembangunan dan upaya besar-besaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak mengherankan, ketika gerakan hijau global untuk merekonsiliasi manusia dengan alam dimulai beberapa dekade yang lalu. Pemerintah Orde Baru memutuskan untuk menangani masalah lingkungan dengan serius dan membentuk kementerian lingkungan negara.
Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan baik di tingkat nasional maupun regional telah gagal mengakhiri degradasi lingkungan dan justru semakin cepat. Jika kita meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan, kita harus mengakui bahwa mereka telah berkompromi dengan seseorang.
Namun demikian, tidak ada yang meragukan bahwa para pemimpin dan pembuat kebijakan dapat melakukan banyak hal untuk melindungi lingkungan sebagai bagian dari mandat mereka. Pengamanan lingkungan dapat dimulai dengan pemimpin dan pembuat kebijakan.
Sayangnya, tidak demikian halnya di Jakarta. Masyarakat telah memperdebatkan rencana pemerintah provinsi untuk menyederhanakan prosedur untuk mengamankan surat kelayakan lingkungan. Yang perlu dikembangkan oleh para pengembang properti untuk memulai proyek konstruksi mereka.
(Argumentasi)
Kepala One-Stop Integrated Service Agency Edy Junaedi mengatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau ‘Ahok’ akan mengeluarkan instruksi gubernur yang akan mengakhiri persyaratan bagi pengembang untuk menyerahkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) bergeser ke persyaratan untuk mendapatkan lingkungan dokumen skema manajemen dan skema pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dari lembaga.
Edy mengatakan kebijakan baru akan memotong birokrasi dan mempercepat perizinan investasi, sesuatu yang sering diminta oleh investor. Dokumen Amdal saat ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Jakarta (BPLHD) sekitar 75 hari setelah aplikasi. Sementara di bawah pengaturan baru izin lingkungan hanya membutuhkan waktu 15 hari.
Namun, ketika datang ke perlindungan lingkungan tidak ada yang mengatakan atau menjelaskan dengan kejelasan bahasa yang sama. Di mana tanggung jawab lembaga sektor publik dan swasta dimulai dan berakhir?
Sebaliknya, proyek-proyek individual digunakan sebagai proksi dalam perselisihan yang semakin memanas. Operasi kehutanan, tambang, pelabuhan kapal tanker, dan lain-lain menjadi titik awal hubungan dengan pihak-pihak yang berseberangan. Mereka menggali tanah sebanyak mungkin.
Salah satu opsi bisa mengartikulasikan trade-off yang mungkin mewakili keseimbangan yang adil antara kepentingan yang bersaing. Ada langkah-langkah ke arah ini. Perusahaan yang mengusulkan proyek yang mempengaruhi lingkungan biasanya menawarkan beberapa bentuk kompensasi atau ganti rugi.
Tetapi karena kita tidak memiliki mata uang yang mapan untuk merancang dan menerima offset semacam itu, ketidakpercayaan mengarah pada konflik yang sering berakhir di pengadilan. Ini bukan cara untuk sampai di jalan tengah. Memang itu hampir memastikan permusuhan yang terjadi tetap berkelanjutan.
Bukan pengalihan otoritas dari BPLHD ke agen layanan satu atap yang penting karena sebenarnya BPLHD akan diwakili dalam agensi baru. Kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan pelanggaran Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Mereka menetapkan bahwa Amdal wajib untuk setiap kegiatan yang mempengaruhi lingkungan dan tentunya analisisnya harus dilakukan secara menyeluruh dan hati-hati.
(Penegasan Ulang Pendapat)
Jika diberlakukan, instruksi gubernur akan mendorong proyek-proyek konstruksi di seluruh Jakarta termasuk reklamasi besar-besaran di perairan ibu kota. Pemerintah Jakarta harus belajar dari praktik lama mendukung kepentingan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan yang telah berkontribusi besar terhadap banjir tahunan.
Memang benar bahwa pemerintah Jakarta tidak bisa berharap banyak dari pencairan anggaran kota untuk menggerakkan perekonomian. Tetapi mengabaikan perlindungan lingkungan akan memiliki hasil yang lebih buruk.
Itulah 3 contoh teks editorial terbaru 2022 yang ada di koran beserta strukturnya.***
