SUDUTBATAM.COM - Kim Jong Un yang memimpin Korea Utara sejak 10 tahun yang lalu telah menindak orang-orang yang mencoba keluar dari negara itu.
Kebijakan Kim Jong Un itu telah meninggalkan para pembelot tanpa harapan untuk melihat keluarga dan tanah air mereka kembali.
Sebelum pandemi Covid-19 melanda, Kim Jong Un bahkan mengawasi peningkatan kontrolnya.
Bahkan Kim Jong Un mencoba untuk menekan Tiongkok memperketat tindakan di sisi perbatasannya.
Diketahui, hanya dua orang pembelot dari Korea Utara yang memasuki Korea Selatan dari April hingga Juni 2021.
Ini adalah jumlah paling sedikit dalam satu kuartal, menurut kementerian unifikasi Korea Selatan.
Kementerian tersebut memang memiliki tugas khusus untuk menangani hubungan dengan Korea Selatan.
"Dia tanpa syarat memblokir semua warga Korea Utara yang membelot dari negara itu," kata Ha Jin Woo pada 17 Desember 2021, dikutip Sudutbatam.com dari PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dengan judul artikel "Satu Dekade Kim Jong Un Berkuasa, Para Pembelot Korea Utara Hadapi Konsekuensi Ini," melalui dari Reuters.
Ha Jin Woo merupakan 'perantara' di Korea Utara untuk membantu para pembelot pergi, sebelum dirinya melarikan diri pada 2013.
Para pembelot mencari kehidupan baru di Korea Selatan setelah Kim Jong Un menggantikan ayahnya yang meninggal, Kim Jong Il pada 2011.
Menurutnya, pergantian kekuasaan itu tidak membawa perubahan signifikan pada Korea Utara.
"Orang-orang mengatakan hidup terlalu sulit akhir-akhir ini karena pemerintah mengambil lebih banyak barang dari orang-orang," lanjutnya.
"Ada lebih banyak orang yang mati karena kelaparan," ujarnya.
Namun, beberapa pihak menilai Kim Jong Un telah mengusung beberapa perubahan.
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh kementerian unifikasi, Kim telah mengizinkan sektor swasta untuk mengambil alih agen yang dipimpin negara untuk menjadi aktor ekonomi terbesar Korea Utara.
Kenaikan awal produk domestik bruto dan peningkatan lapangan kerja telah dilemahkan oleh sanksi internasional yang dikenakan atas senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara.
Sementara itu, penyelidik hak asasi Amerika Serikat mengatakan kontrol perbatasan anti-pandemi yang dipaksakan berisiko menyebabkan kelaparan di antara warga yang rentan.
Perubahan yang dibawa Kim Jong Un tersebut belum diterjemahkan ke dalam reformasi yang sistemik.
"(Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un) saya merasa lebih disiplin di sekolah," kata Park, yang merupakan seorang pembelot yang meninggalkan negara tertutup itu pada 2014.
Park menceritakan bahwa saat itu dia dan siswa lainnya dilarang untuk mendengar musik dari negara tetangga.
"Misalnya, sekolah lebih menindak seragam dan rambut. Mereka melarang film atau musik Korea Selatan," lanjutnya.***(Amila Yosalfa Fauziah/Pikiran Rakyat Tasikmalaya)