Network
SUDUTBATAM.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kasus Covid-19 di Provinsi Kepri membludak usai Natal dan Tahun Baru 2022.
Berawal dari 2 kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus, lanjut lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus.
Alhasil kasus Covid-19 di Kepri menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia, berada di bawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.
Mencermati pernyataan pihak BNPB ini, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad langsung memberikan pernyataan jika kasus baru Covid-19 di awal tahun 2022 yang dibacakan oleh BNPB tersebut memang terjadi di Kepri.
Namun, lanjutnya, yang tertular bukan masyarakat Kepri, melainkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air dan melalui jalur yang ada di Kepri, baik Batam, Tanjungpinang maupun Karimun.
“Seharusnya hal superti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular Covid-19.
Pada akhir Desember lalu kita sudah berkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data PMI yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19. Kita sudah meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” kata Gubernur Ansar, Kamis 6 Januari 2022.
Menanggapi data BNPB tersebut, Gubernur Ansar yakin jika yang dibacakan merupakan kasus yang menimpa para PMI, dan bukan kasus yang menimpa masyarakat Kepri.
“Sejauh ini dari segi capaian vaksinasi, kita termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan. Ditambah lagi, baru saja kita melakukan survey serology dan hasilnya tingkat titer antobodi masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus covid19. Yang penting tetap patuhi prokes,” tegas Ansar Ahmad.
Atas dasar itulah Gubernur Kepri mengaku merasa perlu mendatangi kantor Kementerian Kesehatan RI di akhir Desember lalu.
Dengan tujuan utama meminta agar ada pemisahan data masyarakat Kepri dan PMI yang terjangkit virus covid19.
