Network
SUDUTBATAM.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), meskipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
"BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah, turut mengawal salah satu program prioritas nasional, yaitu pengentasan kemiskinan," kata Auditor Utama Investigasi BPK RI Hery Subowo, Minggu 22 Mei 2022.
Dari hasil pemeriksaan LKPD tersebut, katanya, BPK menemukan beberapa persoalan yang perlu diperbaiki Pemprov Kepri dalam upaya penanggulangan angka kemiskinan.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket Kapal Dumai Express dari Batam ke Bengkalis, Buton dan Dumai
Hery merinci, antara lain Pemprov Kepri belum optimal menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kemudian, Pemprov Kepri belum maksimal memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.
"Pemprov Kepri juga belum sepenuhnya melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan," ujar Hery.
Oleh karenanya, BPK merekomendasikan agar Pemprov Kepri dapat menyusun dan menggunakan data basis terpadu yang akurat dalam menanggulangi kemiskinan.
Selain itu, meminta Kepala Dinas (OPD) menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam menetapkan sasaran penerima manfaat atas program penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Jadwal dan Syarat Naik Kapal Majestic Fast Ferry Batam ke Singapura Hari Ini
