Network
SUDUTBATAM.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri menerima kunjungan silaturahmi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepri, Rabu (24/4/2024) siang.
Rombongan dipimpin Irwan Safii,
Widyaprada Ahli Madya, BPMP Provinsi Kepri. Turut mendampingi Tim Kerja dan Konsultan. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua PWI Kepri, Andi, Sekretaris, Amril, dan sejumlah pengurus lainnya.
"Pak Kepala (BPMP Kepri) tak bisa hadir jadi dan menyampaikan permohonan maaf dan salam takzim," kata Irwan.
Dalam silaturahmi, yang berlangsung di kantor PWI Kepri, Kompleks Ruko Central Kencana, Jalan Tanjunguban Lama, Km 10, Tanjungpinang, Irwan sekaligus memaparkan tugas dan fungsi BPMP Kepri sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia. Kedatangan mereka juga dalam rangka mengampanyekan program Merdeka Belajar di Provinsi Kepri.
"Bisa dikatakan kami ini duta Kemendikbudristek di daerah yang bermitra dengan Dinas Pendidikan. Tugasnya penjamin mutu pendidikan dan memastikan program Kementerian dan kebijakan-kebijakan Menteri berjalan dengan baik," kata Irwan.
Dijelaskan Irwan, BPMP dulunya dikenal dengan nama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Sesuai dengan Peraturan Mendikbudristek RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP merupakan unit pelaksana teknis Kemendikbud Ristek
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Nah, yang menjadi fokus utama BPMP Kepri saat ini terus mendorong diterapkannya program Merdeka Belajar, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA (sederajat) di Provinsi Kepulauan Riau. Pasalnya, hingga saat ini dari 2.900 an sekolah, 1.711 sekolah tercatat sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka (IKM) jalur mandiri, 11 SMK Pusat Keunggulan, dan baru 130 Sekolah Penggerak sebagai motor penerapan Kurikulum Merdeka. Sedangkan 1.117 tercatat sebagai sekolah Non IKM.
"Saat ini hingga tanggal 28 April 2024 dibuka pendaftaran Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka sebagai upaya Kemendikbudristek mentransformasi pembelajaran di kelas yang relevan demi menciptakan generasi emas ke depan," kata Irwan.
Diakui Irwan, memang bukan hal mudah dalam upaya mentransformasi program pendidikan ini. Dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk peran media masa. Media diharapkan membantu menyosialisasikan program Merdeka Belajar. Selain itu media masa juga diharapkan menangkal kabar bohong atau hoaks yang terkait dunia pendidikan.
