Network
SUDUTBATAM.COM - Polda Kepri bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Asialink Hotel by Prasanthy, Pelita, Batam, Rabu 11 Oktober 2023 pagi.
Kegiatan dengan tema "Optimalisasi informasi publik guna menciptakan situasi aman terbebas dari berita hoaks menjelang Pemilu Tahun 2024' tersebut dihadiri Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Hendry Andar P. Sibarani, perwakilan Diskominfo Kepri Vitrosia Indria, Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim, dan Richard Nainggolan bertindak sebagai moderator. Hadir sebagai peserta puluhan jurnalis yang tergabung dalam PWI Kepri.
Tak dapat dipungkiri menjelang Pemilu 2024 yang tinggal empat bulan lagi banyak beredar kabar bohong (hoaks) terutama di media sosial.
Tak hanya itu, ujaran kebencian juga berseliweran di jagat maya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangkalnya. Media diharapkan menjadi penangkal dengan menyampaikan berita yang akurat dan mengedukasi masyarakat.
FGD sendiri dibuka oleh Dirintelkam Polda Kepri, Kombes Pol Mochamad Rodjak Sulaeli yang diwakili Wadir Intelkam Polda Kepri, AKBP Pol Wawan Irawan. Dalam sambutannya yang dibacakan Wawan Irawan, dunia saat ini memasuki era baru di mana informasi menjadi salah satu arus utama. Kondisi ini pun, lambat laun membentuk pola masyarakat.
"Meningkatnya informasi, ternyata tidak selalu berefek positif bagi masyarakat. Salah satunya, adalah maraknya informasi bohong atau hoaks di dunia maya. Bukan hanya tertipu dengan kabar bohong, fenomena hoaks juga berimplikasi pada munculnya konflik horizontal," jelas Wawan.
Berita hoaks jelang pemilu sendiri tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lainnya di dunia. Sehingga apabila tak disikapi dengan baik maka bisa berdampak negatif bahkan bisa memecah belah persatuan bangsa. Sehingga diperlukan kesadaran bersama dalam menangkal kabar bohong ini beredar luas di masyarakat.
Sementara, Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, mengungkapkan dari data, jelang pemilu 90 persen kabar bohong yang beredar menyangkut sosial politik. Sehingga Polri sendiri telah melakukan langkah-langkah, mulai dari preemtif, preventif, dan represif atau melakukan tindakan hukum pada orang-orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong tersebut.
Kabar bohong lanjutnya merupakan bagian dari potensi gangguan keamanan jelang Pemilu 2024 mendatang, selain dari politik uang, kampanye hitam.
