Network
SUDUTBATAM.COM - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Juni 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,28% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,29% (mtm), 0,16% (mtm), dan 0,30% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 3,54% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 1,46% (ytd).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas angkutan udara, daging ayam ras, cabai merah, beras, dan ikan tongkol.
Kenaikan tarif angkutan udara terjadi sejalan dengan meningkatnya permintaan pada momen libur sekolah. Sementara itu, kenaikan harga komoditas makanan seperti daging ayam ras, cabai merah, dan beras didorong oleh terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi. Kenaikan harga komoditas ikan tongkol disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat selama HBKN Idul Adha.
Dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif). Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 antara lain:
1). Koordinasi dan sinergi program melalui Rapat koordinasi TPID di wilayah Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan FGD terkait dengan optimalisasi bantuan pangan serta pengaruh bantuan pangan terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Kepri;
2). Sinergi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri;
3). Pelaksanaan Capacity Building TPID Kab. Karimun dengan mengundang Kemenko Perekonomian sebagai narasumber serta melakukan kunjungan lapangan ke sentra cabai;
4). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan dan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Kepri bersama Ombudsman RI, Bapanas RI, Bulog, dan OPD Provinsi Kepri.
