Network
SUDUBATAM.COM - Pemerintah dinilai kalah melawan kartel, karena tak kunjung mampu menyelesaikan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Mohamad Hekal menyoroti kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan kebijakan minyak goreng.
Hekal menyoroti keputusan pemerintah untuk menghapus aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi minyak goreng kemasan dan ‘melepasnya’ sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
“Kok bisa angkat bendera putih pemerintah kita? Kita kalah dengan oligarki-oligarki atau kartel-kartel di bidang-bidang tertentu dan baru-baru ini terlihat juga hal serupa dengan batu bara,” kata Hekal, Kamis 17 Maret 2022.
Baca Juga: Keutamaan Membaca Surat Yasin Tiga Kali di Malam Nisfu Sya’ban
Hal itu dikatakan Hekal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya dalam rapat kerja itu, Mendag Lutfi memaparkan hasil rapat terbatas pemerintah beberapa waktu yang lalu yang melepas harga minyak goreng sesuai harga pasar.
Selain menghapus HET minyak goreng kemasan, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi para eksportir kelapa sawit.
Sebelumnya kebijakan pengaturan DMO dan DPO diterapkan dengan tujuan pembatasan ekspor untuk menggenjot produksi minyak kelapa sawit dalam negeri.
“Saya kaget waktu dengar kebijakan baru ini. Sudah tidak ada DMO, tidak ada DPO, sudah tidak ada persetujuan ekspor. Lalu wewenang bapak dimana dalam mengatur ini?” tanya politisi Partai Gerindra itu.
