Network
SUDUTBATAM.COM - Pemerintah bereaksi setelah adanya dugaan Kepulauan Widi dilelang melalui situs Sotheby's Concierge Auctions.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pihaknya belum Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Kepulauan Widi.
Termasuk memberikan izin kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara tersebut.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menanggapi adanya dugaan pelelangan Kepulauan Widi.
Baca Juga: Disebut Punya Gangguan Mental, Fuji : Ingat, Karma Itu Berlaku Jangan Asal Nuduh
"Berdasarkan data di kami, saat ini PT LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi," kata Victor Gustaaf Manoppo dilansir SudutBatam.com dar Antara, Senin 5 Desember 2022.
PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pemanfaat saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.
Lebih lanjut Victor menerangkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lainnya (APL) dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Perizinan-perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA," katanya.
Victor menegaskan bahwa Pulau Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
