Network
Pembangunan Zona Integritas itu dilakukan pula di 280 unit pelayanan yang rentan korupsi. Aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, juga dibangun Zona Integritas untuk menekan praktik korupsi. Selain itu, Zona Integritas juga diimplementasikan pada unit layanan strategis tertentu, antara lain kantor pertanahan, syahbandar, lembaga pemasyarakatan, bea cukai, imigrasi, BP2MI, dan unit layanan pendidikan.
Reformasi Birokrasi terlihat juga dari kenaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Predikat B atau "Baik" mengalami peningkatan.
Persentase kementerian dan lembaga dengan SAKIP “B” ke atas adalah 95,24 persen. Sementara untuk pemerintah provinsi sebesar 97,06 persen, sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota baru mencapai 63,98 persen.
Hasil perbaikan reformasi terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah. Indeks Pelayanan Publik yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 sebesar 3,33 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,84.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak lepas dari semakin meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan yang dirasakan.
